Sejarah Singkat

Sejarah Singkat KPP

KPP Wajib Pajak Besar Satu dibentuk pada tanggal 9 September 2002, sebagai bagian dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, dengan tugas mengadministrasikan sejumlah Wajib Pajak di seluruh Indonesia yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar. Pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar merupakan salah satu kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka program reformasi perpajakan yang merupakan tindak lanjut kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) pasca krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1998.

Sebagai salah satu tonggak reformasi perpajakan, KPP Wajib Pajak Besar Satu dibentuk dengan melalui seleksi pegawai yang ketat, terutama dalam hal integritas dan kompetensi. Selanjutnya, KPP Wajib Pajak Besar Satu menjadi pilot project beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak dengan sistem administrasi modern di mana organisasi disusun berdasarkan fungsi, memperhatikan integritas dan kompetensi pegawai, serta menitikberatkan pada pemberian pelayanan yang prima dan memudahkan Wajib Pajak. Dengan demikian, KPP Wajib Pajak Besar Satu juga menjadi salah satu KPP pertama di mana setiap Wajib Pajak Terdaftar memiliki seorang Account Representative (AR) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi modern pada akhirnya diterapkan di seluruh KPP di Indonesia pada tahun 2008.

Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2011, KPP Wajib Pajak Besar Satu menjalankan tugasnya sebagai salah satu KPP dengan realisasi penerimaan terbesar di Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan KPP Wajib Pajak Besar Satu mencapai Rp 96,1 triliun, yaitu 34,5% dari total penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sebesar Rp 278,3 triliun dan 10,94 % dari total penerimaan DJP sebesar Rp 878,7 triliun. Realisasi penerimaan tersebut didapatkan dari kurang lebih 200 Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar di Indonesia yang meliputi Wajib Pajak di sektor pertambangan, perbankan, perkebunan kelapa sawit, serta perusahaan jasa dengan lokasi usaha tersebar di seluruh Indonesia. Selama rentang waktu itu pula, KPP Wajib Pajak Besar Satu mengalami empat kali perubahan dalam hal jumlah dan susunan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain pada tahun 2002 (dua kali perubahan), 2003, dan 2007 dengan jumlah Wajib Pajak yang ditangani hingga bulan Maret 2012 sebanyak 201 Wajib Pajak.

Sejak April 2012, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan migas, DJP mentransformasi KPP Wajib Pajak Besar Satu menjadi KPP yang menangani Wajib Pajak sektor pertambangan, dan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) Dua menjadi KPP Minyak dan Gas Bumi yang menangani Wajib Pajak sektor migas. Transformasi ini diharapkan akan membawa perbaikan terutama dalam 3 hal yaitu maksimalisasi penggalian potensi penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan dan migas; penyeragaman pemahaman, pengawasan, dan pelayanan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan migas; serta perbaikan dan kemudahan koordinasi antar instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan atas Wajib Pajak di sektor pertambangan dan migas.