SKB Pemotongan PPh Pasal 23

Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

uraian

Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

uraian

Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu

d.1. Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan
diterima secara lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a) mengajukan pemohonan kepada Kepala KPP;
b) dalam hal BKP diperoleh dari impor, melampirkan dokumen pelengkap
meliputi:
- Invoice;
- Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
- Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang
dapat dipersamakan;
- Penjelasan secara terperinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak
tertentu yang diimpor;
- Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau
bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
c) dalam hal perolehan dalam negeri dilengkapi pula dengan fotokopi
kontrak pembelian atau

Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB

uraian

Penyelesaian Permohonan SKB Pengalihan HTB

d.1. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan
Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a) Bagi Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP,
permohonan SKB dilampiri:
1) Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena
Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
dengan format sesuai dengan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor 30/PJ/2009;
2) fotokopi Kartu Keluarga; dan
3) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun yang bersangkutan.
b) Bagi Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah, permohonan SKB dilampiri
Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;
c) Dalam hal permohonan SKB diajukan oleh ahli waris permohonan harus
dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format
sesuai dengan lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
30/PJ/2009.